Nabire — Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melaksanakan Rapat Monitoring, Evaluasi (Monev) dan Asistensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, (20/11/2025) di Guest House Jl Merdeka Nabire.
Rapat strategis ini dihadiri Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, P2UPD Ahli Madya Inspektorat Jenderal, Ricky Mawengkang serta Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Direktorat P2KD, Muhammad Zulfan Arief.
Sementara dari pihak Pemprov Papua Tengah langsung dihadiri oleh Pj Sekda Provinsi, dr. Silwanus Soemoele Inspektur Provinsi, Apniel Pongtuluran, S.Kom., M.M, Kepala BPPKAD Papua Tengah, Alexander Manansang, S.Sos, para pimpinan daerah dari sejumlah kabupaten dan peserta dari delapan kabupaten.
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah, Alexander Manangsang, S.Sos dalam laporannya menegaskan, kondisi geografis dan situasi keamanan menjadi tantangan penting dalam tata kelola APBD. Ia mengungkapkan bahwa perjalanan menuju Nabire bagi sejumlah peserta tidak mudah, termasuk dirinya yang harus menempuh perjalanan dari Dogiyai dan menghadapi hambatan akses darat maupun gangguan keamanan.
“Kalau undangan terlambat tiba atau akses terputus, kita paham peserta tidak bisa hadir maksimal. Terima kasih karena tetap meluangkan waktu untuk hadir dalam rapat monev dan asistensi APBD 2025 ini,” ujarnya.
Evaluasi ini juga mengapresiasi capaian pendapatan daerah Papua Tengah yang tinggi, namun menekankan perlunya strategi untuk meningkatkan realisasi belanja, seperti percepatan pengadaan barang dan jasa, serta penyelesaian administrasi pelaporan keuangan.
Menurut Manansang, rapat tersebut dalam rangka menilai pelaksanaan APBD 2025 di seluruh kabupaten dan tingkat provinsi. Kehadiran tim Kemendagri sangat penting untuk mengidentifikasi kendala, memberikan asistensi teknis, dan memastikan realisasi anggaran berjalan efektif serta tepat sasaran.
“Yang kita kejar bukan sekadar realisasi penuh, tetapi pelaksanaan yang efektif, terukur dan memberi dampak bagi masyarakat. Saya berharap diskusi berjalan konstruktif dan berbasis data, sehingga menghasilkan rekomendasi yang dapat segera ditindaklanjuti,” katanya.
Melalui forum ini, Pemprov Papua Tengah dan tim Kemendagri menyusun sejumlah rekomendasi teknis yang akan menjadi dasar percepatan pelaksanaan program jelang akhir tahun anggaran. Pemerintah berharap hasil rapat ini mampu memperkuat tata kelola keuangan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten Papua Tengah.
“Semoga rapat ini memberi manfaat besar bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” katanya. (*)
About the Author
