Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah Nawipa, SE (kanan), Plt Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan Disdikbud Papua Tengah, Yulianus Kuayo, SH (kiri) dan BP3OKP perwakilan Papua Tengah, Irjen Pol (Purn) Pietrus Waine (tengah) - Foto: Istimewa
TIMIKA – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, SH dan Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, S.Sos, M.Si nampaknya tidak tinggal diam. Sesuai janji mereka tentang program pendidikan gratis di Provinsi Papua Tengah makin jelas. Pasalnya, bagi kedua pimpinan ini menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) melalui pendidikan pada satuan Paud, TK, SD, SMP, SMA dan SMK merupaka senjata ampuh di masa depan.
Oleh karenya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) dapat memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan formal maupun anak-anak yang putus sekolah karena berbagai alasan, dengan program pendidikan sekolah gratis.
Agar program ini dapat berjalan terarah, Gubernur Meki Nawipa, SH telah memerintahkan ke Dinas P dan K Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Validasi Data Program Pendidikan Sekolah Gratis jenjang SMA/SMK/Sederajat untuk Kabupaten Mimika, Puncak, dan Puncak Jaya, yang diselenggarakan di Timika, Kabupaten Mimika, tanggal 25-26 Juli 2025.
Kegiatan ini dibuka oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah Nawipa, SE yang diwakili oleh Plt Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan Disdikbud Papua Tengah, Yulianus Kuayo, SH.
Yulianus Kuayo pada kesempatan itu mengungkapkan alasan mendasar Pemerintah Papua Tengah meluncurkan program pendidikan sekolah gratis. Berdasarkan data di Dapodik Dinas Pendidikan Papua Tengah, terdapat 205.000 anak di Papua Tengah yang tidak sekolah, atau tidak pernah duduk di bangku pendidikan formal SD dan SMP.
“Terdapat sekitar 700 anak yang putus sekolah, dan ada juga anak-anak yang sudah lulus SD atau SMP namun tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA/SMK,” kata Yulianus Kauyo, saat membukan Rakor, Jumat (25/7/2025) malam.
Kesempatana membuka Rakor itu, Kuayo beralasan ekonomi menjadi factor utama, namun ada juga anak yang putus sekolah karena terlibat dalam pergaulan bebas.
Menurut dia, sewaktu ia masih di provinsi induk Papua, untuk menangani anak-anak SMA/SMK yang putus sekolah ini, dinas pendidikan membuat program kelas terintegrasi sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan hingga tamat.
Di Papua Tengah, program pendididkan sekolah gratis dari Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, SH dan Wakil Gubernur Deinas Geley, S.Sos, M.Si ini, kata Yulianus adalah solusi menyelamatkan anak-anak yang tidak sekolah maupun putus sekolah ini.
Pemerintah juga menaruh perhatian kepada sekolah-sekolah yang muridnya ada, kelas ada, tetapi tidak ada guru. Dengan demikian, ada pemerataan pendidikan sekolah gratis di seluruh sekolah yang ada di Papua Tengah. (*)
About the Author
