NABIRE – Pada peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Papua Tengah yang berpusat di Kolese Pendidikan Guru (KPG) Nabire, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nurhaida, SE menyampaikan laporan sekaligus sejumlah terobosan strategis untuk masa depan anak-anak daerah.
“Peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan batu pijakan sejarah baru bagi masa depan putra-putri di seluruh pelosok tanah Papua Tengah,” kata Nurhaida.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi mendukung Deklarasi Anak Menuju Provinsi Papua Tengah Layak Anak, yang menjamin sekolah dan lingkungan belajar menjadi tempat aman, ramah anak, bebas kekerasan, diskriminasi, serta perundungan agar tidak ada lagi anak yang terabaikan hak belajarnya.
Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, perubahan mendasar telah dilakukan bahwa jika sebelumnya penyiapan daya saing dilakukan dengan mengirim siswa ke lembaga mitra di Jawa atau Bali, mulai tahun 2025 seluruh proses penguatan pendidikan diselenggarakan langsung di wilayah Papua Tengah sendiri.
“Salah satu langkah nyata adalah menggandeng lembaga kursus bahasa Inggris lokal yang dikelola sepenuhnya oleh Orang Asli Papua, lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri,” ucapnya.
Pembelajaran bahasa Inggris kini diberikan secara terstruktur sejak dini guna menjangkau siswa SD kelas 4 hingga 6, serta seluruh jenjang SMP, SMA dan SMK dapat menggunakan kurikulum standar lembaga bahasa. Target awal 4.250 siswa bahkan terlampaui menjadi 4.370 siswa, di mana 99,8 persennya adalah anak asli Papua Tengah.
“Langkah ini bertujuan mencetak generasi yang percaya diri, mahir berbahasa Inggris, dan siap meraih beasiswa secara mandiri,” katanya.
Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, SMA Meepago kini direvitalisasi khusus untuk menyiapkan lulusan yang mampu meraih beasiswa LPDP, beasiswa luar negeri dari negara sahabat, maupun lembaga internasional. Sebanyak 60 siswa unggulan terpilih secara berjenjang, dengan syarat utama prestasi akademik dan kemampuan berbahasa Inggris.
Mengatasi Krisis Guru: Alih Kelola KPG Sebagai Solusi
Nurhaida mengatakan, masalah utama pendidikan saat ini adalah ketersediaan, kehadiran, serta kompetensi guru yang masih di bawah rata-rata, yang berdampak langsung pada kekosongan kelas dan penurunan literasi siswa.
“Sebagai solusi, Pemprov Papua Tengah mengambil alih pengelolaan Kolese Pendidikan Guru (KPG) berbasis asrama, yang berfungsi sebagai pusat pembentukan karakter, panggilan jiwa pengabdian, serta pembelajaran kontekstual,” katanya.
Bekerja sama dengan LPTK di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, lanjut dia, KPG akan mencetak guru PAUD, TK dan SD untuk delapan kabupaten sesuai kebutuhan 20 tahun ke depan. Pada tahun 2026 dibuka kuota 120 calon siswa dengan formula satu distrik satu calon guru, dengan syarat utama para putra-putri asli daerah dengan prestasi akademik terbaik, serta lulus tes psikologi panggilan jiwa mengajar dan komitmen mengabdi.
“Menyusun pondasi pendidikan baru butuh keberanian dan kerja keras bersama. Memindahkan pusat penyiapan daya saing dari luar ke dalam daerah adalah jalan paling terhormat agar anak-anak Papua Tengah benar-benar menjadi tuan di tanahnya sendiri,” ujarnya. (*)
About the Author
