NABIRE – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos, M.Si diundang menjadi pembicara dalam sebuah konferensi internasional yang mengangkat tema Rekonfigurasi Tata Kelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berlangsung pada 23–24 Juli 2026 di Hotel Gammara Makassar (23/7/2026), Jl. Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Kehadiran orang nomor dua di Papua Tengah ini pada kancah dunia menjadi bukti semakin diakuinya pengalaman dan pandangan Papua Tengah dalam mengelola kekayaan alam demi keadilan dan keberlanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Deinas Geley menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, melainkan harus berlandaskan pada tiga pilar utama diantaranya keadilan bagi Orang Asli Papua (OAP), pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa kekayaan alam yang ada di tanah ini adalah amanah leluhur yang harus dinikmati oleh generasi sekarang sekaligus tidak merampas hak anak cucu di masa depan.
“Rekonfigurasi tata kelola berarti mengubah cara pandang lama yang seringkali mengesampingkan hak masyarakat adat. Kita sedang membangun model baru di mana kepemilikan, pengawasan, dan manfaat hasil alam berpihak secara nyata kepada masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut,” ujar Deinas dalam pemaparan materinya.
Ia juga menjelaskan, bahwa Papua Tengah kini sedang merancang dan memperkuat berbagai regulasi serta kelembagaan agar setiap aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, baik pertambangan, perkebunan, perikanan maupun kehutanan memiliki kepastian hukum, transparan dan melibatkan peran serta masyarakat adat secara bermakna.
“Prinsipnya sederhana, bahwa tidak ada kekayaan alam yang boleh diambil tanpa izin dan tanpa memberikan manfaat yang nyata bagi warga setempat,” katanya.
Partisipasi Wakil Gubernur dalam forum internasional ini menjadi momentum penting untuk menyuarakan aspirasi Papua Tengah di hadapan komunitas global, sekaligus menyerap praktik terbaik dari negara maupun daerah lain yang telah berhasil mengelola sumber daya alam secara adil dan lestari.
Melalui keterlibatan ini, Papua Tengah berkomitmen untuk terus berperan aktif merumuskan kesepakatan dan kebijakan yang lebih humanis, di mana pembangunan dan pelestarian alam dapat berjalan beriringan, serta martabat Orang Asli Papua tetap terjaga di tengah arus pembangunan.
Kegiatan ilmiah bertaraf internasional tersebut menghadirkan akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi, serta pengambil kebijakan untuk membahas berbagai isu strategis terkait tata kelola sumber daya alam, transformasi politik, pembangunan berkelanjutan, serta penguatan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial.
Konferensi ini juga dihadiri oleh peserta dan delegasi dari 12 negara, yaitu Makedonia Utara, Thailand, Spanyol, Filipina, India, Vietnam, Irak, Yordania, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Korea Selatan, sehingga menjadi ruang dialog akademik lintas negara dalam merumuskan model tata kelola sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
About the Author
