Nabire – Pembangunan kompleks kantor pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang meliputi Kantor Gubernur, Gedung DPRD dan Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) yang sedang dibangun di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire terus berjalan dengan baik. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai angka 20,03 persen, sedikit melampaui target awal yang ditetapkan sebesar 18,10 persen.
Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Wilayah Papua, Abdul Halil Kastella di hadapan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti, Gubernur Meki Nawipa, Wakil Gubernur Deinas Geley dan seluruh hadirin menyampaikan laporan perkembangan ini saat melakukan peninjauan langsung di lokasi proyek, Rabu, (3/6/2026).
“Kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini progres pekerjaan sudah mencapai 20,03 persen. Angka ini lebih tinggi dari rencana yang ditetapkan, yaitu 18,10 persen. Artinya pelaksanaan di lapangan berjalan baik dan masih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” ungkap Abdul Halil.
Selain berjalan lebih cepat dari jadwal, pihaknya juga menegaskan bahwa kualitas pembangunan tetap menjadi prioritas utama. Pengawasan dan pemantauan terus dilakukan agar hasil akhir bangunan memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
“Kami terus melakukan monitoring dan pengendalian agar pekerjaan tidak hanya cepat, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang,” katanya.
Proyek pembangunan pusat pemerintahan ini memiliki nilai kontrak mencapai sekitar Rp355 miliar, yang mencakup pembangunan tiga gedung utama sebagai pusat administrasi dan pemerintahan Provinsi Papua Tengah ke depannya. Keberadaan gedung-gedung ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik dan menjadi pusat pengembangan wilayah di Kabupaten Nabire.
Wamen PU Diana Kusumastuti, mengapresiasi progres pembangunan kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Tengah saat melakukan peninjauan langsung. Diana menyampaikan bahwa pembangunan tiga gedung utama telah menunjukkan perkembangan yang positif dan berjalan sesuai rencana.
“Bersama Ibu Wamendagri dan Bapak Gubernur serta Wakil Gubernur Papua Tengah, hari ini kami mengunjungi proyek pembangunan kantor gubernur, DPRD, dan MRP,” kata Diana.
“Saya cukup surprise dan memberikan apresiasi, karena Papua Tengah secara bersamaan membangun tiga kantor sekaligus,” katanya.
Ia menjelaskan, selain tiga kantor utama, terdapat pula pembangunan tiga tower pendukung yang terdiri dari Gedung A, Gedung B, dan Gedung C yang berada di kawasan yang sama.
“Ini luar biasa, ada tiga tower juga yang dibangun berdekatan dengan kantor gubernur, DPRD, dan MRP. Kalau kita lihat progresnya cukup bagus, bahkan yang bersumber dari APBD juga menunjukkan perkembangan yang positif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selain tiga kantor utama, terdapat pula pembangunan tiga tower pendukung yang terdiri dari Gedung A, Gedung B, dan Gedung C yang berada di kawasan yang sama.
“Ini luar biasa, ada tiga tower juga yang dibangun berdekatan dengan kantor gubernur, DPRD, dan MRP. Kalau kita lihat progresnya cukup bagus, bahkan yang bersumber dari APBD juga menunjukkan perkembangan yang positif,” katanya.
Diana optimistis, dengan capaian progres saat ini, seluruh pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan, yakni pada Desember 2026.
“Mudah-mudahan dari progres ini semuanya bisa selesai tepat waktu di akhir Desember 2026. Ini tentu akan sangat mendorong jalannya pemerintahan di Provinsi Papua Tengah ke depan,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap perlu diperkuat, terutama terkait sejumlah detail teknis pembangunan yang masih perlu dibahas lebih lanjut.
“Tadi Pak Gubernur juga menyampaikan ada usulan perubahan pada bagian atap. Ini tentu perlu kita bahas secara detail lagi bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Diana juga mengapresiasi konsistensi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mendorong pembangunan infrastruktur pemerintahan secara terpadu.
“Pemerintah daerah sudah konsisten. Kita lihat progres pembangunan tiga kantor ini berjalan, ditambah tiga tower pendukung. Ini patut diapresiasi, karena menjadi fondasi penting bagi penguatan sistem pemerintahan di Papua Tengah,” ucapnya.
Infrastruktur menjadi pondasi penting
Wamendagri Ribka Haluk menegaskan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Provinsi Papua Tengah menjadi fondasi penting bagi kebangkitan masyarakat Papua menuju kesejahteraan.
“Saya pikir pembangunan Papua Tengah akan menjadi legacy dan ini titik awal kebangkitan masyarakat Papua menuju Papua sejahtera,” ujar Ribka.
Proyek strategis tersebut menunjukkan progres yang cukup signifikan. Hingga awal Juni 2026, capaian fisik pembangunan telah mencapai sekitar 20,03 persen, melampaui target awal sebesar 18,10 persen.
Dirinya optimistis bahwa keberadaan kantor pusat pemerintahan yang representatif ini akan membawa dampak positif yang besar bagi masa depan masyarakat Papua Tengah.
“Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, serta jajaran MRP dan DPRD di daerah yang telah mengawal pembangunan ini sehingga bisa berjalan. Saya yakin pembangunan di Papua Tengah ini akan menjadi legasi dan merupakan titik awal kebangkitan masyarakat Papua menuju Papua Sejahtera,” kata Ribka.
Usai meninjau Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah, rombongan juga meninjau proyek Irigasi Jaringan Tersier Kalibumi guna memastikan kesiapan infrastruktur pendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di Papua Tengah. (*)
About the Author
