NABIRE — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mengambil langkah tegas menyikapi konflik sosial yang terjadi di distrik Kapiraya, Kabupaten Deiyai dan distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika yang menyebabkan terjadinya korban jiwa dan kerugian material.
Hal itu dibuktikan oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa secara resmi memerintahkan Badan Kesbangpol bersama Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat untuk membentuk tim khusus guna menangani dan menyelesaikan konflik tersebut.
Menurut Pelaksana tugas Kepala Badan (Plt Kaban) Kesbangpol Papua Tengah, Albertus Adii, ST, M.Si, tim tersebut pihakny telah menjadwalkan untuk membentuk yang melibatkan semua unsur, diantaranya Pemprov, kabupaten yang berdampak, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda.
Menurut Albertus, konflik antarwarga yang melibatkan masyarakat dari Timika dan Deiyai sudah semakin meresahkan, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah Kapiraya.
“Informasi dan situasi belakangan ini sangat meresahkan masyarakat baik dari Deiyai maupun Timika yang berada di Kapiraya. Pemerintah tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut,” ujarnya.
Adii menegaskan, pemerintah mengimbau seluruh pihak agar menahan diri dan tidak melakukan aksi balasan maupun pergerakan yang dapat memperluas konflik.
“Kita telah memasuki bulan Desember, suasana menyambut Natal seharusnya dipenuhi damai, bukan pertikaian. Sesuai instruksi Bapak Gubernur, pemerintah akan turun langsung untuk melakukan dialog dan negosiasi damai,” katanya.
Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat Papua Tengah, Lambertus Wakerkwa, S.Sos, juga menyampaikan pembentukan tim penanganan konflik tersebut.
“Tidak ada lagi waktu menunda. Konflik ini harus segera dihentikan,” kata Lambert.
Ia menambahkan bahwa konflik di Kapiraya bukan hanya terkait ketegangan sosial, tetapi juga berkaitan dengan persoalan tapal batas antara Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai.
“Tim akan melibatkan perwakilan dari Pemprov, pemerintah kabupaten terdampak konflik, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga perempuan. Kami ingin penyelesaian yang menyeluruh dan berkeadilan,” katanya.
Pemerintah menargetkan pertemuan resmi tim pada 2 Desember 2025 sebagai langkah awal tim, sebelum ke Timika.
“Hentikan kekerasan. Hentikan aksi anarkis. Hentikan konflik antarsuku, antarkelompok, dan antarkeluarga. Papua Tengah harus menjadi tanah damai, apalagi kita menyambut Natal.” (*)
About the Author
