Nabire – Pemerintah Provinsi (Pemprov)Papua Tengah menegaskan arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada sektor fundamental: pendidikan dan kesehatan. Gubernur Meki Nawipa menyatakan, ketimpangan akses layanan dasar yang selama ini terjadi tidak boleh terus dibiarkan, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
“Tidak boleh ada anak Papua Tengah yang tidak sekolah, dan tidak boleh ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegasnya saat membuka Seminar dan Forum Diskusi Penguatan Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan di Nabire, Senin, (20/04/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah mulai menggeser fokus pembangunan dari pendekatan administratif menuju pendekatan yang lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Selama ini, persoalan akses pendidikan dan layanan kesehatan masih menjadi tantangan serius, terutama di daerah pedalaman yang minim infrastruktur dan tenaga layanan.
Mengusung tema “Harapan Papua Tengah Dimulai dari Pendidikan dan Kesehatan”, forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga perwakilan masyarakat. Keterlibatan multipihak dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat elitis, melainkan berbasis realitas lapangan.
Dalam sambutannya, Meki menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan bukan sekadar program sektoral, melainkan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Tanpa intervensi serius pada dua sektor ini, pembangunan dinilai hanya akan menghasilkan ketimpangan baru.
“Kalau pendidikan dan kesehatan tidak kita benahi secara serius, maka kita hanya akan mewariskan masalah yang sama di masa depan. Dua sektor ini adalah kunci untuk memutus rantai ketertinggalan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah berjalan. Menurutnya, banyak program yang secara administratif terlihat berjalan, namun belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
Forum diskusi ini, lanjutnya, harus menjadi ruang terbuka untuk mengoreksi kebijakan, menyerap kritik, serta merumuskan langkah yang lebih tepat sasaran. Pemerintah, kata dia, tidak bisa lagi bekerja sendiri tanpa mendengar suara tenaga lapangan dan masyarakat penerima manfaat.
Lebih jauh, Meki menegaskan bahwa pemerataan layanan akan menjadi fokus utama, termasuk distribusi tenaga guru dan tenaga kesehatan, peningkatan fasilitas dasar, serta penguatan sistem pelayanan di wilayah terpencil dan terisolasi.
Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum seremonial, melainkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, terukur, dan dapat segera diimplementasikan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah dituntut memastikan bahwa setiap hasil diskusi benar-benar diterjemahkan menjadi program nyata di lapangan.
Dengan komitmen tersebut, pendidikan dan kesehatan diharapkan tidak lagi menjadi persoalan klasik di Papua Tengah, melainkan menjadi fondasi kuat menuju pembangunan yang adil, inklusif dan berkelanjutan. (*)
About the Author
