Nabire – Gubernur Papua Tengah, melalui Sekretaris Daerah, Silwanus Sumule, secara resmi menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Papua Tengah, Kamis, (30/4/2026).
Penutupan yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur ini dihadiri oleh pimpinan DPR Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), unsur Forkopimda, perwakilan pemerintah pusat, kepala daerah se-Papua Tengah, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, hingga unsur masyarakat sipil.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda Silwanus Sumule, ditegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah pusat dan prioritas pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Selama tiga hari pelaksanaan, forum ini telah menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, mulai dari identifikasi persoalan pembangunan, penetapan prioritas program, hingga arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.
Tema pembangunan Papua Tengah tahun 2027, yakni “Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah”, ditegaskan sebagai komitmen bersama untuk mendorong pembangunan yang bertumpu pada kekuatan lokal, kearifan budaya, dan potensi sumber daya alam.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Musrenbang atas kontribusi pemikiran dan partisipasi aktif dalam merumuskan arah pembangunan daerah.
Hasil Musrenbang tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan secara terintegrasi.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan ke depan harus berorientasi pada hasil, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan Dana Otonomi Khusus juga menjadi perhatian utama, dengan penekanan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, melalui sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Pemerintah juga mengakui bahwa tantangan pembangunan di Papua Tengah masih kompleks, mulai dari tingginya angka kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, hingga akses layanan dasar dan konektivitas antarwilayah yang belum merata.
Karena itu, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkeadilan.
Gubernur mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi, menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, serta memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa seluruh kesepakatan dalam Musrenbang tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus diwujudkan dalam kerja nyata yang berdampak langsung bagi rakyat.
“Yang kita bangun bukan sekadar program pemerintah, tetapi masa depan Papua Tengah dan generasi yang akan datang,” demikian penegasan dalam sambutan tersebut.
Sebagai penutup, Gubernur Papua Tengah melalui Sekda secara resmi menutup pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD Tahun 2027 dengan harapan seluruh hasil yang telah disepakati dapat diimplementasikan secara konsisten dan bertanggung jawab. (*)
About the Author
