NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Pemuda Katolik Komisariat Daerah (PK Komda) Provinsi Papua Tengah pada hari Jumat, (24/4/2026) di aula LPP RRI Nabire. Dalam kesempatan ini, pemerintah daerah yang diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Albertus Adii, ST, M.Si mengajak seluruh elemen pemuda, khususnya organisasi keagamaan, untuk turut serta berkolaborasi dalam membangun Daerah Otonom Baru (DOB) ini menjadi lebih maju dan sejahtera.
Kegiatan yang menjadi wadah konsolidasi dan perencanaan program kerja ini dibuka secara resmi, dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah serta para pengurus pemuda Katolik dari berbagai wilayah di Papua Tengah.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan yang memiliki energi dan semangat tinggi.
“Kami mengajak teman-teman Pemuda Katolik (Provinsi Papua Tengah) untuk tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang aktif ikut serta memajukan daerah,” ujar Albertus Adii.
Pasalnya, kata Adii, potensi pemuda sangat besar sehingga diinginkan menggandengnya untuk bersama-sama mewujudkan Papua Tengah yang lebih baik.
“Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru tentu membutuhkan kolaborasi dan sinergitas dalam rangka mewujudkan visi-misi gubernur dan wakil gubernur. Kami berharap Pemuda Katolik menjadi tiang punggung untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam semua bidang, baik pendidikan, ekonomi, sosial, infrastruktur, hingga hidup bertoleransi,” ujarnya.
Kolaborasi ini, lanjut dia, dinilai penting mengingat Papua Tengah masih merupakan daerah yang baru terbentuk, sehingga memerlukan banyak ide segar, inovasi, dan tenaga kerja muda yang handal untuk memacu laju pembangunan di berbagai sektor.
Dukungan penguatan organisasi juga datang dari Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPP Pemuda Katolik, Arnoldus Douw. Ia mendorong Komda Papua Tengah untuk segera menjalankan program-program konkret yang bersentuhan langsung dengan isu sosial.
“Pemuda Katolik tidak boleh menjadi penonton dalam perubahan zaman. Kami sarankan Komda segera membentuk Rumah Konsultasi Bantuan Hukum (RKBH) dan Satgas untuk mengadvokasi keluhan umat terkait isu sosial, kekerasan, hingga masalah lahan di tanah Papua. Kita harus level up untuk melayani lebih cerdas dan lebih kuat,” kata Arnoldus.
Sementara menurut Ketua Panitia Rakerda PK Komda Papua Tengah Hendrikus Yeimo menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Rakerda I ini menjadi momentum penting untuk menyusun program kerja yang tidak hanya berorientasi pada spiritual, tetapi juga memiliki dampak sosial dan kemasyarakatan yang nyata.
“Rapat kerja ini bisa berjalan berkat bantuan senior Pemuda Katolik, rekan-rekan NGO, hingga uluran tangan para simpatisan. Kami juga melakukan audiensi dengan pemerintah sebagai tindak lanjut mandat pengurus pusat bahwa Komda harus menjalin kerja sama untuk melakukan hal-hal riil yang bisa dikerjakan oleh pemuda,” kata Hendrikus.
Ia menegaskan, Pemuda Katolik siap menjembatani nilai-nilai agama dan kemanusiaan dengan upaya pembangunan daerah. Mereka berkomitmen untuk menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif, menjaga kerukunan serta berkontribusi dalam program-program strategis Pemprov Papua Tengah.
Dengan terjalinnya kerja sama yang baik ini, diharapkan visi dan misi pembangunan dapat tercapai lebih cepat, serta tercipta lingkungan masyarakat yang harmonis, religius, dan progresif.
Sekretaris PK Komda Papua Tengah, Natan Tebai, mengakui bahwa kehadiran organisasi ini di Papua Tengah merupakan langkah awal yang menantang namun krusial untuk mengejar ketertinggalan kaderisasi.
“Anggap saja Pemuda Katolik di sini adalah bayi yang baru lahir. Kemitraan strategis yang kami bangun saat ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian organisasi. Ke depan, kami ingin pemuda memiliki ‘mindset’ usaha agar organisasi ini bisa berdiri independen dalam menyuarakan hak masyarakat, gereja, dan bermitra secara sehat dengan pemerintah,” katanya. (*)
About the Author
