Jakarta – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Tengah Deinas Geley, menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah Indonesia dan UNICEF melalui Country Programme Action Plan (CPAP) 2026–2030 akan difokuskan pada penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi anak.
Hal tersebut disampaikan Deinas usai peluncuran CPAP yang berlangsung di Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta, Senin, (20/4/2026).
Menurutnya, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut menjadi langkah strategis dalam melanjutkan kerja sama yang sebelumnya sempat terhambat akibat pandemi COVID-19.
“UNICEF telah lama bekerja di Indonesia, namun beberapa program sempat terhenti. Dengan adanya MoU ini, kerja sama akan dilanjutkan dengan komitmen yang lebih kuat,” ujarnya.
Deinas menjelaskan, fokus utama program ini adalah membantu daerah tertinggal dalam mengatasi berbagai persoalan mendasar, seperti kemiskinan, kekurangan gizi, serta keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi anak-anak.
Ia juga menekankan bahwa program tersebut akan berjalan seiring dengan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
“Kedua program ini saling mendukung, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi anak,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan tanpa terkecuali.
“Semua anak usia dini wajib bersekolah. Tidak boleh ada anak Papua Tengah yang tertinggal,” katanya.
Program CPAP ini juga dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah, seperti program sekolah gratis dan penerapan sekolah sepanjang hari, yang turut didukung dengan penyediaan makanan bergizi bagi siswa.
Dalam implementasinya, kerja sama ini akan difokuskan pada 13 provinsi prioritas, terutama wilayah dengan tingkat pendidikan rendah, permasalahan gizi, serta tingkat kemiskinan yang masih tinggi.
Pemerintah pusat melalui kementerian terkait juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah, UNICEF, dan berbagai pihak diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program di lapangan.
Selain itu, Deinas juga menyoroti pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan.
“Jika persatuan terjaga, maka program akan berjalan dengan baik. Namun jika terjadi perpecahan, hal itu justru dapat menghambat,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, para gubernur dari berbagai daerah turut menyampaikan dukungan terhadap kerja sama ini.
Mereka menilai kehadiran UNICEF sangat penting, mengingat lembaga tersebut telah lama berkontribusi langsung dalam pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, serta pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di daerah 3T.
“UNICEF bekerja hingga ke daerah terpencil, melakukan survei, dan membangun sesuai kebutuhan masyarakat. Ini sangat membantu pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, hampir seluruh perwakilan dari 13 provinsi hadir dalam kegiatan tersebut, kecuali satu provinsi yang berhalangan.
“Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis program ini akan berjalan baik dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” katanya. (*)
About the Author
