Gubernur Meki Nawipa, SH dan Wagub Deinas Geley, S.Sos, M.Si -- Doc Pemprov Papua Tengah
NABIRE — Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa, SH bersama Wakil Gubernur, Deinas Geley, S.Sos, M.Si sejak dilantik pada hari Kamis, 20 Februari 2025, secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Jakarta, langsung melakukan berbagai gebrakan untuk membangun daerah otonom baru ini.
Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Papua Tengah di bawah kepemimpinan Meki Nawipa sebagai Gubernur pertama, pasangan yang dikenal dengan nama MeGe ini berfokus pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, tata kelola anggaran, serta perencanaan berbasis data sebagai arah utama pembangunan daerah.
Pada September 2025, Gubernur Meki Nawipa mencanangkan sembilan program prioritas pembangunan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama delapan bupati se-Papua Tengah.
Program tersebut menjadi kerangka utama percepatan pembangunan provinsi baru ini. Salah satu kebijakan paling menonjol adalah program pendidikan gratis, dengan alokasi anggaran mencapai Rp90 miliar.
Program ini ditujukan untuk memastikan seluruh anak Papua Tengah memperoleh akses pendidikan tanpa hambatan biaya.
Di sektor kesehatan, Pemprov Papua Tengah meluncurkan kampanye bertajuk “Ko harus sehat, rakyat sehat”, yang menempatkan kesehatan masyarakat sebagai investasi peradaban jangka panjang.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur difokuskan pada percepatan pusat pemerintahan baru seluas 300 hektar di Karadiri, Nabire, yang akan mencakup kantor gubernur, rumah dinas, hingga fasilitas olahraga.
Untuk pemberdayaan ekonomi dan sumber daya manusia (SDM), pemerintah daerah mendorong kolaborasi antardaerah serta mengirim pemuda Papua Tengah mengikuti berbagai pelatihan keterampilan khusus guna meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
Dalam aspek fiskal, Gubernur Meki Nawipa secara aktif mengusulkan optimalisasi dana Freeport, dengan mendorong agar 10 persen setoran Freeport ke negara dialokasikan langsung untuk pembiayaan pendidikan di Papua Tengah.
Selain itu, Pemprov Papua Tengah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar Rp4.285.848, menjadikannya salah satu UMP tertinggi di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Meki Nawipa juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis data.
Melalui sosialisasi yang difasilitasi Bapperida, seluruh perangkat daerah didorong menggunakan data akurat agar setiap program pemerintah tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Untuk lima tahun ke depan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan visi pembangunan 2025–2029 dengan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama.
Visi ini diarahkan untuk membangun Papua Tengah yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing melalui penguatan kualitas manusia Papua. (*)
About the Author
