TIMIKA – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa selaku Ketua Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua memaparkan secara rinci 12 Poin Kesepakatan Timika yang telah disepakati bersama enam gubernur se-Tanah Papua pada 11 Mei 2026, dalam Dialog Strategis bersama Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard di Ballroom Gedung BPKAD Kabupaten Mimika, Kamis (30/7/2026). Kesepakatan tersebut sebelumnya telah diserahkan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kedatangan Wamen PPN/Bappenas ke Timika menjadi momen krusial untuk menyelaraskan arah pembangunan pusat dan daerah, sekaligus memastikan program prioritas dapat berjalan terpadu dan tepat sasaran . Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, Bupati Mimika Johannes Rettob, para wakil gubernur dan bupati se-Tanah Papua, serta pemangku kepentingan lainnya.
Berikut rincian 12 Poin Kesepakatan Timika yang dipaparkan:
1. Mendukung penuh visi dan misi Astacita Presiden Republik Indonesia;
2. Mendorong kelanjutan program strategis nasional: penyelesaian Jalan Trans Papua, BBM Satu Harga, KEK Sorong, Destinasi Wisata Raja Ampat, kawasan industri di Bintuni, Fakfak, Nabire, Biak, Timika dan Merauke, serta sentra pertanian di Nabire, Merauke dan Papua Pegunungan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan di empat Daerah Otonom Baru;
4. Mendorong pembentukan gugus tugas di setiap provinsi untuk penguatan tata kelola Dana Otsus dan percepatan revisi UU Otonomi Khusus Papua;
5. Mengawal terwujudnya Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif serta implementasi RIPPP dan RAPPP;
6. Menjamin peningkatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur sesuai janji Presiden pada 16 Desember 2025;
7. Mengupayakan payung hukum berupa Inpres/Perpres untuk menjadikan Papua sebagai Provinsi Olahraga;
8. Mengesahkan status badan hukum asosiasi serta membentuk sekretariat di setiap provinsi yang dikepalai Sekda untuk sinkronisasi kebijakan;
9. Membangun kolaborasi erat dengan Bupati/Walikota, MRP, DPRP, DPRK, BP3OKP, dan Komite Eksekutif Papua;
10. Mengutamakan pendataan sosial ekonomi terpilah OAP dan non-OAP, program Sekolah Sepanjang Hari, beasiswa pendidikan OAP, jaminan kesehatan serta perlindungan sosial bagi OAP rentan;
11. Menerapkan prinsip keadilan berbagi kekayaan alam: “Satu untuk Enam, Enam untuk Satu” agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Tanah Papua;
12. Melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit satu kali dalam setahun guna merumuskan rekomendasi strategis kepada Presiden dan pemangku kepentingan.
Gubernur Meki Nawipa berharap forum ini mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, mengingat pembangunan di Papua memerlukan keterlibatan pemerintah pusat, daerah, lembaga adat, tokoh agama, dunia usaha, dan masyarakat sipil secara menyeluruh. Tanpa sinergi yang kuat, risiko pelaksanaan program yang terkotak-kotak dan tidak menyentuh akar masalah akan tetap terjadi.
“Keberhasilan pembangunan Indonesia Emas 2045 tidak hanya diukur dari kemajuan wilayah maju, melainkan juga dari keberhasilan pemerataan di Tanah Papua. Kami berharap dialog ini bukan sekadar seremoni, melainkan melahirkan langkah nyata agar matahari kemajuan benar-benar terbit dari Timur, dimulai dari Tanah Papua demi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” kata Gubernur tegas menutup pemaparannya. (*)
About the Author
