NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah baru saja, Selasa, (28/4/2026) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus dan RKPD) Tahun 2026 di Ballroom Kantor Gubernur, Nabire. Dalam kegiatan ini bakal berlangsung selama tiga hari, Selasa sampai Kamis, (30/4/2026).
Gubernur Meki Nawipa, SH tidak hanya memaparkan data capaian pembangunan, tetapi juga mengajak seluruh pihak untuk menerapkan filosofi “Back to Nature” atau kembali ke alam dalam setiap kebijakan yang diambil.
Gubernur Meki Nawipa menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Tengah pada tahun 2025 mencapai angka 60,64. Angka ini meningkat sebesar 0,39 poin atau 0,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selama periode 2023–2025, IPM daerah ini telah naik total 1,20 poin, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1 persen per tahun. Peningkatan terbesar terlihat pada dimensi standar hidup layak dan pengetahuan.
“Kita juga harus jujur melihat kondisi kita hari ini dilihat dari capaian indikator makro Provinsi Papua Tengah Tahun 2025,” kata Gubernur Meki Nawipa.
IPM, kata dia, Provinsi Papua Tengah berada pada angka 60,64. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi -6,01persen. Tingkat kemiskinan 29,45 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,62 persen, gini ratio berada pada angka 0,34.
Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan masih tinggi, pengangguran masih banyak, lapangan kerja masih kurang, infrastruktur masih terbatas, terutama di wilayah pegunungan, akses pendidikan dan kesehatan belum merata, dan konektivitas antar wilayah masih menjadi tantangan besar.
“Ini bukan untuk kita keluhkan, tetapi untuk kita jawab bersama,” katanya.
Gubernur Meki Nawipa memberikan arahan tajam mengenai kemandirian pangan. Meki Nawipa ingin agar masyarakat Papua kembali ke akar budayanya dalam hal konsumsi pangan.
“Saya berharap Provinsi Papua Tengah membuat penguatan ekonomi lokal. Jadi Pak Bupati semua, kita atur supaya tanam ubi, tanam keladi, tanam sagu, ternak babi, yang lokal punya kita lakukan. Bagaimana Perda sudah ada, terimakasih DPR tinggal kita implementasikan supaya Pemda Provinsi dan Kabupaten wajib makan ubi, wajib makan keladi, wajib makan ikan bakar, wajib makan makanan lokal,” ujar Meki Nawipa.
Mantan Bupati Paniai ini juga menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas antara Gubernur dan Bupati.
“Harus ada indikator. Ini Bupati kerja dia maju berarti ini Bupati yang kerja, yang ini Gubernur yang kerja. Jadi kita sekarang back to nature, back to the basic. Nasi nanti ada yang bilang asam urat lagi, gula dan segala macam,” ujarnya.
Filosofi “Back to Nature” sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan
Selain memaparkan data, Gubernur Nawipa juga menekankan pentingnya filosofi “Back to Nature”. Menurutnya, Papua Tengah memiliki kekayaan alam yang luar biasa, sehingga pembangunan harus dilakukan dengan cara yang selaras dan tidak merusak lingkungan.
“Kita harus belajar dari alam. Alam memberi, alam juga meminta untuk dijaga. Pembangunan yang kita lakukan harus berkelanjutan, agar generasi mendatang juga bisa menikmati manfaatnya. Jangan sampai kita mengejar pertumbuhan ekonomi tapi mengorbankan kelestarian alam yang menjadi sumber kehidupan kita semua,” katanya tegas.
Filosofi ini juga sejalan dengan visi pembangunan “Papua Tengah Emas” yang diusung, yang menekankan nilai-nilai keadilan, daya saing, martabat, keharmonisan, kemajuan, dan keberlanjutan.
Pentingnya SDM melalui Pendidikan Gratis
Di sektor pendidikan, Meki Nawipa mengapresiasi kenaikan IPM Papua Tengah yang kini mencapai 60,64 poin. Meki Nawipa menantang para Bupati untuk lebih serius mengelola dana Otsus untuk sekolah.
“Kenapa saya suruh tepuk tangan? Karena ini luar biasa. Di dunia ini, orang akan hebat kalau orang sekolah dan orang itu pintar. Sekarang kita buat SSH (Sekolah Sepanjang Hari), di Puncak saja itu kita anggarkan 20 miliar untuk satu sekolah. Sekarang bupati-bupati ambil satu sekolah lagi, jadi Gubernur bantu satu, Bupati bantu satu SSH, karena ada otonomi khusus, khusus untuk orang asli Papua. Bisa toh?,” kata Meki Nawipa.
Tidak Bergantung pada Freeport
Terkait keberadaan perusahaan tambang besar, Meki Nawipa menegaskan bahwa pembangunan Papua Tengah tidak boleh bergantung sepenuhnya pada pihak luar. Meki Nawipa mengingatkan bahwa martabat orang Papua tidak boleh direndahkan.
Dikatakan, apapun itu Freeport memiliki kewajiban untuk membantu daerah.
“Saya sih tidak pusing dengan Freeport, dia mau dukung kah tidak kah, itu kewajiban dia. Kita orang Papua enough is enough, tidak boleh kita minta-minta seperti pengemis. Dia mau dukung silakan,kau ambil saya punya gunung kan gitu,” kata Meki.
Meki Nawipa juga mengklarifikasi isu pertumbuhan ekonomi yang sempat disebut minus.
“Kadang-kadang BPS rilis Papua Tengah pertumbuhan ekonomi minus 6 persen, ya minusnya karena kita mayoritas 70 persen pertumbuhan ekonomi itu datang dari sektor tambang. Sekarang dengan masalah di Tembagapura, itu kita minus 6 persen, tapi dari sektor lain kita bertumbuh 2 persen. Jadi jangan hanya dengar media sosial, baca baik-baik supaya benar datanya,” ucapnya.
Fokus Penyelesaian Data OAP dan Pengentasan Pengangguran
Gubernur juga menaruh perhatian serius pada validasi data penduduk untuk menekan angka kemiskinan yang menyentuh 29,45 persen. Meki Nawipa mewajibkan seluruh jajaran untuk membereskan data Orang Asli Papua (OAP).
“Saya berharap Pak Bupati semua nanti di RKPD tolong masukkan supaya pendataan orang asli Papua by name by address supaya kita beresin 29 persen ini. Orang asli Papua itu jumlahnya sedikit. Kalau kita bisa beresin datanya, kemiskinan akan turun karena kita akan membuat kebijakan langsung tepat sasaran,” kata Gubernur pertama Provinsi Papua Tengah ini.
Selain itu, program pengiriman 250 anak daerah ke sekolah kedinasan menjadi langkah konkret mengatasi pengangguran.
Di 2030 kita sudah punya hampir 1.800 sampai 2.000 orang Papua Tengah pegawai negeri langsung keluar dari kampus. Kita kirim 500-an orang satu tahun, berarti tiga tahun ke depan 1.500 orang Papua Tengah kerja di kementerian-kementerian dan kita bangga,” katanya.
Agenda Penting di Mimika
Meki Nawipa juga mewajibkan para Bupati hadir dalam pertemuan di Mimika pada 11-12 Mei mendatang untuk membahas sinkronisasi dana Otsus dengan pusat.
“Pertemuan di Mimika itu untuk kalau bisa kita rubah PMK. Selama ini kan komplain, jadi kita berjuang agar dana Otsus itu sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Saya sudah berteriak luar biasa supaya mau kasih tambah-tambah itu. Jadi mulai sekarang catat apa daerah itu perlu apa, kita sudah punya regulasi untuk bebas mengatur dana Otsus sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” ungkapnya.
Gubernur Meki juga memberikan pesan menyentuh, ia mengingatkan bahwa waktu yang diberikan Tuhan tidak akan datang dua kali.
“Waktu Tuhan kasih kita kesempatan jangan sia-siakan, karena kesempatan itu dia tidak akan datang kedua kali. Apa yang kita sudah letakkan kerja nyata tetap terlihat selamanya karena itulah yang akan menjadi saksi meletakkan pondasi pembangunan negeri ini ke depan,” katanya.
Gubernur berharap, melalui Musrenbang ini, seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dan bekerja sama untuk mewujudkan Papua Tengah yang lebih maju, sejahtera, dan tetap menjaga keseimbangan dengan alam. (*)
About the Author
