Nabire – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa menyatakan telah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat di Jakarta, untuk penangan para korban tewas dan luka dalam insiden di Kabupaten Puncak, Papua Tengah beberapa hari lalu.
Sebelumnya, sejumlah warga Kabupaten Puncak dilaporkan tewas dan mengalami luka tembak, saat prajurit TNI melakukan operasi militer di sejumlah kampung di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Selasa (14/4/2026).

Gubernur Nawipa mengaku telah membangun komunikasi intensif dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, untuk mencari solusi terbaik di lapangan.
Katanya, langkah koordinasi di tingkat pusat telah dilakukan, untuk memastikan penanganan korban dapat berjalan dengan mempertimbangkan aspek budaya lokal.

“Saya sudah komunikasi dengan Menko Polhukam, sudah diskusi dengan Mendagri untuk bagaimana saya bisa audiensi. Kita mencari supaya korban-korban yang ada di sana bisa kita lakukan itu sambil satu dua hari ini akan ada tim terpadu,” kata Meki Nawipa, Jumat (17/4/2026).
Gubernur Nawipa mengatakan, dalam situasi ini diperlukan profesionalisme dan tepat sasaran, diimbangi dengan diplomasi yang lebih manusiawi demi menghindari dampak emosional yang mendalam bagi keluarga korban.

“Kita mengedepankan bagaimana humanis, diplomasi humanis. Ini yang akan diperjuangkan oleh kami di provinsi,” ucapnya.
Menurutnya, untuk penanganan di lokasi kejadian kini telah ditetapkan status tanggap darurat, dengan kolaborasi antara dua kabupaten yang terdampak langsung, yaitu Puncak dan Puncak Jaya.

Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua Tengah pun akan menyalurkan bantuan logistik guna menutupi kekurangan di lapangan.
“Status tanggap darurat dibuat oleh Pemkab Puncak dengan Puncak Jaya. Ini terjadi di Kabupaten Puncak, akan tetapi berbatasan langsung dengan Kabupaten Puncak Jaya. Setelah itu kita [Pemprov] akan bantu tenda. Kita akan bantu semua hal untuk bagaimana meringankan beban ini,” ujarnya. (*)

