NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) secara serius mengakselerasi transformasi layanan kesehatan yang mengandalkan data akurat dan sistem terintegrasi, sebagai jawaban atas tantangan geografis serta ketimpangan akses dan sumber daya di wilayah ini . Langkah ini menjadi pondasi utama untuk mewujudkan visi “Papua Tengah Terang” dengan pelayanan yang merata, tepat sasaran, dan berkualitas tinggi .
Untuk itu Dinkes setempat menggelar Workshop Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 tingkat Provinsi Papua Tengah di Nabire, pada hari Rabu, (20/5/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH yang diwakili Victor Fun selaku Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Tengah. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Dinkes yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sebagai langkah memperkuat tata kelola pembangunan kesehatan di Papua Tengah.
Gubernur Papua Tengah menegaskan komitmen kuatnya, bahwa kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) bukan sekadar urusan rutin pemerintahan, melainkan investasi strategis dan paling utama untuk mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan di tanah ini. Di tengah potensi alam yang melimpah, pembangunan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dianggap sebagai pondasi emas agar kekayaan daerah dapat dikelola dan dinikmati oleh masyarakat sendiri.
“Kesehatan adalah fondasi utama pembangunan manusia. Tidak mungkin kita berbicara tentang Papua Tengah yang maju dan berdaya saing apabila pelayanan kesehatan masyarakat belum berjalan secara optimal. Karena itu, penyediaan tenaga kesehatan yang cukup, merata, dan berkualitas menjadi sangat penting,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan tersebut sangat strategis karena berfokus pada pemutakhiran data SDMK serta penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan berbasis data dan analisis beban kerja.
Ia mengungkapkan tantangan pelayanan kesehatan di Papua Tengah masih cukup besar. Dari sembilan rumah sakit yang ada, baru tiga rumah sakit yang memiliki kelengkapan dokter spesialis utama. Sementara di tingkat puskesmas, dari 148 puskesmas yang ada, hanya sebagian kecil yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar.
“Secara keseluruhan masih terdapat kekurangan ratusan tenaga kesehatan di berbagai bidang pelayanan kesehatan. Data ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk bergerak lebih cepat dan tepat dalam melakukan perencanaan SDM kesehatan,” katanya.
Wujudkan Visi Papua Tengah Terang
Pemerintah Provinsi Papua Tengah memiliki visi mewujudkan Papua Tengah yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Salah satu misi utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.
“Oleh karena itu, sektor kesehatan tidak boleh dibangun dengan pendekatan biasa-biasa saja. Kita membutuhkan sistem yang kuat, data yang akurat, dan kolaborasi lintas sektoral yang nyata,” katanya.
Pihaknya meminta seluruh tenaga teknis kesehatan kabupaten, rumah sakit, dan pemangku kepentingan agar serius mengikuti proses penyusunan data serta memastikan seluruh data yang dimasukkan valid dan sesuai kondisi lapangan.
“Keputusan yang baik hanya bisa lahir dari data yang baik,” ujarnya.
Selain itu, ia mengapresiasi penggunaan sistem informasi kesehatan dan integrasi data melalui aplikasi SIM SDMK dan Satu Sehat sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan nasional.
“Papua Tengah tidak boleh tertinggal dalam proses transformasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi,” katanya.
Fokus Dinas Kesehatan
Kepala Dinkes dr. dr. Agus, M.Kes, Sp.KKLP mengatakan, Papua Tengah masih menghadapi persoalan serius terkait pemerataan dan ketersediaan tenaga kesehatan. Menurutnya, dari 148 puskesmas yang ada di Papua Tengah, baru sebagian kecil yang memiliki kelengkapan sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar nasional.
“Dari 148 puskesmas, baru sekitar 12 persen yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan lengkap. Kita juga masih kekurangan sekitar 440 tenaga kesehatan di puskesmas,” kata dokter Agus dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, kekurangan tenaga kesehatan paling banyak terjadi pada tenaga sanitasi lingkungan, tenaga gizi, analis laboratorium medis, farmasi, promosi kesehatan, hingga dokter spesialis.
Selain persoalan SDM, dokter Agus menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan di Papua Tengah juga terus didorong pemerintah pusat dan daerah, termasuk rencana pembangunan rumah sakit provinsi.
Namun menurutnya, fasilitas kesehatan yang modern tidak akan maksimal tanpa dukungan tenaga kesehatan yang memadai.
“Secanggih apa pun alat kesehatan dan gedung rumah sakit yang dibangun, semua itu akan menjadi benda mati tanpa SDM kesehatan yang kompeten untuk mengoperasikannya,” ujarnya.
Dinkes Papua Tengah juga tengah menyiapkan program “Ko Haru Sehat” yang menjadi bagian dari prioritas pembangunan kesehatan daerah. Program tersebut difokuskan pada penguatan layanan promotif dan preventif, integrasi layanan primer, serta pembiayaan kesehatan komplementer bagi masyarakat.
Dukungan Ditjen Nakes
Febry Syahida, S.K.M., M.K.M, Ketua Tim Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Ditjen Nakes), dalam kegiatan koordinasi penyiapan data SDMK dan data rencana kebutuhan SDMK tingkat Provinsi Papua Tengah di Nabire, Rabu, (20/5/2026).
Ia mengatakan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus melalui perencanaan yang sistematis dan berbasis kebutuhan lapangan.
“Pengelolaan SDM kesehatan dimulai dari perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, peningkatan mutu hingga kesejahteraan SDM kesehatan,” ujar Febry Syahida
Menurutnya, kebutuhan tenaga kesehatan di setiap daerah berbeda sehingga perencanaan harus disusun berdasarkan pendekatan wilayah dan institusi pelayanan kesehatan.
Ia mencontohkan daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T) seperti Papua Tengah membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya.
“Tanpa perencanaan yang tepat, pengadaan hanya akan menjadi kegiatan seremonial,” katanya.
Kementerian Kesehatan juga menilai data kebutuhan tenaga kesehatan yang akurat sangat penting dalam mendukung berbagai program afirmasi pemerintah, termasuk beasiswa dan penempatan tenaga kesehatan di daerah.
Selain itu, perencanaan yang baik dinilai mampu meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas program kesehatan nasional di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata,” ujarnya.
Kementerian Kesehatan berharap forum tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam penyusunan kebutuhan SDM kesehatan di Papua Tengah. (*)
About the Author
