Nabire — Komitmen Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Nawipa, SH untuk menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang handal di masa mendapatang kini makin nampak. Hal itu terbukti dengan program perekrutan guru dengan sebutan nama MAPEGA Daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) se Provinsi Papua Tengah tahun 2025.
Hari ini, Selasa, (21/10/2025) secara resmi Gubernur Meki membuka pembekalan tenaga guru sebanyak 276 orang di ballroom kantor gubernur Papua Tengah. Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa reformasi pendidikan di Papua Tengah harus dimulai dari kejujuran, keberanian dan integritas para pendidik serta pemangku kepentingan pendidikan.
Secara aturan, gubernur tak memiliki kewenangan untuk merekrut tenaga pengajar. Semestinya yang merektur adalah seorang bupati, namun komitmen mewujudkan pendidikan gratis, sekolah sepanjang hari kini makin nyata.
“Guru ini direkrut oleh bupati (secara aturan) bukan direkrut oleh gubernur. Tapi hanya di Papua Tengah saja yang guru-guru direkrut oleh gubernur, kalau tidak ada rotan akarpun jadi untuk kepentingan masa depan generasi penerus,” kata Gubernur Nawipa.
Gubernur mengajak para guru dan sarjana yang berasal dari Papua untuk menjadi agen perubahan dan tidak larut dalam sistem yang korup. Ia pun mengajak seluruh peserta kegiatan untuk menjadi cahaya bagi tanah Papua Tengah.
“Terang itu harus dimulai dari pinggiran, dari gunung, dari pesisir, dari rumah, dari diri sendiri. Kita sendiri yang bisa tolong kita punya orang. Tidak ada orang dari luar yang akan datang selamatkan kita,” ujarnya.
Menurut dia, program Mapega daerah 3T hadir untuk memberantas data pokok pendidikan di setiap satuan sekolah yang berada di provinsi Papua Tengah oleh oknum kepala sekolah hanya karena dana bantuan operasional sekolah (bos). “Ini ada masalah, kita orang Papua jangan ditipu terus menerus. Kita jadi guru untuk bangkitkan pendidikan. Tidak ada orang tanpa sekolah memajukan negeri ini,” katanya..
“Jangan sampai ada yang pikir masuk di program Mapega karena tidak dapat pekerjaan jadi mau cari uang di Mapega, stop dengan hal ini! Kalian jadi guru itu harus komitmen, kejujuran dan integritas,” katanya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Plt Kadisdikbud) Provinsi Papua Tengah, Nurhaida Meki Nawipa, SE menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari visi Gubernur Papua Tengah untuk menghadirkan dan mengembangkan pendidikan di daerah-daerah 3T, yakni terluar, terjauh, dan tertinggal.
Menurut Nurhaida, guru-guru yang direkrut sudah disesuaikan dengan distrik asal masing-masing, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan tugas di tempat penempatan mereka.
“Setelah pembekalan selesai, kami berharap para guru langsung kembali ke distrik masing-masing dan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.
Program ini dirancang untuk berjalan selama tiga bulan, dan kelanjutannya pada tahun 2026 sangat bergantung pada komitmen para guru dalam menjalankan tugasnya.
“Ini adalah kesempatan bagi kita semua membuktikan kesungguhan sebagai anak dan orang Papua yang ingin membantu sesama,” katanya.
Oknum Kepala Sekolah dan Operator Sering Manipulasi Data
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyoroti serius berbagai permasalahan yang masih menghambat kemajuan pendidikan di Papua Tengah, terutama manipulasi data pendidikan (data pokok pendidikan/podik) oleh oknum kepala sekolah dan operator demi kepentingan dana BOS.
Gubernur menyampaikan bahwa kebiasaan buruk telah berdampak pada kualitas pendidikan serta memperburuk indeks pembangunan manusia (IPM). Ia menyebut, IPM Papua Tengah di tahun 2024 naik 0,81 poin dari 59,8 menjadi 60,44.
“Tapi ini masih jauh dari angka ideal diatas 70. Kita harus kerja keras, karena naikkan IPM itu tidak semudah kelihatannya,” ujar Gubenur Meki Nawipa.
Ia pun menyoroti rendahnya capaian pendidikan di Papua Tengah. Rata-rata lama sekolah hanya 6,12 tahun dan harapan lama sekolah 9,63 tahun. Hal ini berarti masih banyak warga yang hanya menamatkan bangku pendidikan dasar atau SD.
“Kalau sampai SD saja, lalu tidak lanjut sekolah, berarti ada yang salah dalam pelaksanaan otonomi khusus. Ini juga akibat permainan data oleh kepala sekolah dan operator,” katanya.
Sebagai langkah solutif, Gubernur Meki mendorong penggunaan teknologi seperti GPS untuk memverifikasi data siswa secara langsung hingga ke rumah-rumah, guna menghentikan praktik manipulasi jumlah siswa yang tidak sesuai realita.
“Setiap rumah harus dikasih titik koordinat. Kita cek berapa anak sebenarnya di rumah itu. Ada PAUD sampai seribu siswa, padahal itu tidak masuk akal. Masuk gereja tapi masih bohong, ini harus dilawan,” ujarnya.
Gubernur mengajak para guru dan sarjana yang berasal dari Papua untuk menjadi agen perubahan dan tidak larut dalam sistem yang korup. Ia pun mengajak seluruh peserta kegiatan untuk menjadi cahaya bagi tanah Papua Tengah.
“Terang itu harus dimulai dari pinggiran, dari gunung, dari pesisir, dari rumah, dari diri sendiri. Kita sendiri yang bisa tolong kita punya orang. Tidak ada orang dari luar yang akan datang selamatkan kita,” ujarnya.
Gubernur meminta Dinas Pendidikan agar memfasilitasi perangkat seperti HP atau GPS untuk mendukung pendataan yang transparan dan akurat di lapangan.
“Kalau kamu tidak lawan dan kamu ikut dalam kelompok mereka, kamu berdosa di hadapan Tuhan. Kita harus lawan penipuan ini demi masa depan anak-anak Papua Tengah,” kata Gubernur.
Dengan semangat membara dan nada bicara yang jelas dan tegas, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa reformasi pendidikan di Papua Tengah harus dimulai dari kejujuran, keberanian dan integritas para pendidik serta pemangku kepentingan pendidikan. (*)
About the Author
