Nabire — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah bekerjasama dengan pemerintah daerah di delapan kabupaten pada tahun 2026 ini fokus melakukan proses seleksi calon mahasiswa untuk siap menjalani studi pada enam sekolah kedinasan milik kementerian atau lembaga di Indonesia.
Jika di tahun-tahun sebelumnya, sejak 2023 BKPSDM Papua Tengah hanya fokus pada seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berkampus di Jati Nangor, Jawa Barat, tahun ini atas arahan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, SH, diperluas juga pada sejumlah sekolah kedinasan lainnya.
“Rencananya, pekan depan kami turunkan tim ke 8 kabupaten, mulai dari Nabire, Mimika, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai dan Paniai. Tim BKPSDM akan lakukan sosialisasi, dan sekaligus memberi pemahaman kepada calon mahasiswa dan orang tua bahwa masih banyak sekolah kedinasan yang dibiayai oleh pemerintah di luar IPDN. Jadi jangan hanya menumpuk di IPDN saja,” kata Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah Denci Meri Nawipa, S.IP, MM saat memimpin rapat internal BKPSDM, Kamis, 10 April 2026 di Nabire.
Menurut Denci, adapun enam (6) sekolah kedinasan tersebut yang siap difasilitasi BKPSDM di tahun 2026 yakni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Politeknik Imigrasi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), Sekolah Tinggi Metereologi dan Geofisika (STMKG), dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).
“Sama seperti IPDN, kita akan prioritaskan untuk putra-putri Asli Papua Tengah untuk dapat kuliah gratis dan siapk menjadi birokrat. Provinsi ini dibentuk untuk membangun dan memberdayakan anak-anak Asli Papua. Itu juga bagian dari roh Otonomi Khusus. Jadi ini harus jadi role dalam seleksi nanti,” tegas mantan Sekretaris Daerah Paniai ini.
Kepala Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Manusia pada BKPSDM Papua Tengah Wanda Joice Tangkere, S.Sos,M.IP menjelaskan, semua sekolah kedinasan dibangun untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas, profesional, dan berintegritas, yang difokuskan pada keahlian khusus sesuai kebutuhan kementerian/lembaga.
“Dari enam sekolah kedinasan ini, ada tiga jalur masuk dalam proses seleksi yakni jalur reguler yaitu penerimaan lulusan SMA/Sederajat di seluruh Indonesia untuk mengisi formasi pegawai kementerian/lembaga. Jalur kedua yaitu afirmasi kewilayahan khusus untuk 6 provinsi di Tanah Papua. Dan jalur ketiga yaitu pembibitan khusus dimana masing-masing akan dibiayai Pemprov Papua Tengah. Mereka ini yang akan kembali pulang mengabdi ke Papua Tengah. Kita telah bersurat ke Kemenpan RB untuk minta sejumlah kuota tahun ini,” kata Joice.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial pada BKSPDM Papua Tengah Ferdinand Somnaikubun, S.Sos berharap, dengan adanya enam sekolah kedinasan selain IPDN, putra-putri Papua semakin terbuka peluang untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi gratis yang dibiayai oleh pemerintah melalui kementerian/lembaga demi menghasilkan birokrat dan teknorat yang handal dan berkualitas.
“Tentu kita juga senang jika ke depan, makin banyak anak-anak Asli Papua Tengah menjadi birokrat maupun teknokrat di kementerian/lembaga di Indonesia. Kami dari tim siap akan turun melakukan sosialisasi masif guna menarik minat anak-anak kita, baik yang baru lulus SMA/SMK tahun 2026 ini, maupun yang angkatan 2024 dan 2025. Sebelum seleksi, kita kasih bimbel guna melihat kemampuan mereka. Misalnya, calon ini cocoknya di sekolah kedinasan mana,” ujar Ferdinand.
Dengan adanya kabar gembira ini, diharapkan para calon mahasiswa dan orang tua di Provinsi Papua Tengah sudah mulai mengakses informasi tentang enam sekolah kedinasan dimaksud di internet atau media sosial agar mulai menyiapkan diri menghadapai seleksi penerimaan mahasiswa baru. (*)
About the Author
