Nabire – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos, M.Si menghadiri secara langsung pada acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di kantor BPK RI Perwakilan Bali pada hari Kamis, 12/2/2026).
Entry meeting tersebut resmi diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI (Ditjen PKN VI) BPK RI. Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, Anggota VI BPK RI, H. Fathan Suchi, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusria, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, dan diikuti oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dari wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
Wagub Papua Tengah Deinas Geley, S.Sos, M.Si menyampaikan apresiasi dan menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan interim atas LKPD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 oleh BPK RI.
Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Mewakili pak Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI yang senantiasa memberikan tuntunan, petunjuk, serta arahan kepada perangkat daerah kami. Pemeriksaan ini bukan semata proses evaluasi, tetapi juga menjadi momentum pembinaan agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, efektif, dan akuntabel,” ujar Geley melalui selulernya.
Wagub Papua Tengah menegaskan komitmen pihaknya untuk terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan, termasuk peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).
“Saya mengharapkan seluruh perangkat daerah bersikap kooperatif dan proaktif selama proses pemeriksaan berlangsung, khususnya dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan, sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar, objektif dan tepat waktu,” ujarnya
Ketua BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira dalam laporannya menyampaikan bahwa entry meeting merupakan tahapan awal yang wajib dilaksanakan sebelum pemeriksaan dimulai, sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pada tahap ini, BPK menyampaikan tujuan, lingkup, serta kriteria pemeriksaan kepada seluruh entitas yang akan diperiksa.
Kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proses pemeriksaan secara transparan dan kooperatif. Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
Untuk memberikan materi, BPK turut menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri yang diharapkan memberikan arahan terkait kebijakan Kemendagri dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, perlindungan lahan pertanian, pengawasan lingkungan hidup sektor pertambangan, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Melalui entry meeting ini, diharapkan proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dapat berjalan lancar, objektif, dan memberikan nilai tambah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,” ujarnya. (*)
About the Author
