Nabire — Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa, SH mewujudkan salah satu janji politiknya, yakni biaya pendidikan gratis. Hal itu ia wujudkan secara resmi meluncurkan rangkaian program besar di sektor pendidikan, ditandai dengan kegiatan Launching Pelaksanaan Program Pendidikan yang digelar di Ballroom Gubernur Papua Tengah, Bandara Lama Nabire, Rabu (3/12/2025).
Biaya pendidikan gratis dirangkai dalam bantuan biaya sekolah gratis jenjang SMA dan SMK, bantuan dana pengelola asrama berbasis keagamaan dan daerah 3T, serta penyerahan smartboard untuk sekolah-sekolah.
Kesempatan itu, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, SH mengatakan pihaknya sangat konsisten dengan komitmen awal bahwa Gubernur Meki dan Wakil Gubernur Deinas Geley siap memastikan seluruh anak di Papua Tengah memperoleh pendidikan yang layak, merata dan sepenuhnya gratis.
“Waktu kamu memilih saya, kamu harus pulang dan tidur tenang lima tahun. Saya pastikan anak-anakmu dapat pendidikan yang layak dan gratis. Dan hari ini kita mulai implementasikan satu per satu,” katanya.
Mantan Bupati Paniai ini menyampaikan bahwa mandat masyarakat menjadi dasar dirinya mengambil kebijakan besar di sektor pendidikan.
“26.217 siswa SMA dan SMK swasta maupun negeri di Papua Tengah sudah menikmati sekolah gratis. Kami (pemerintah provinsi Papua Tengah) mengalokasikan Rp 43,5 miliar untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional pendidikan tersebut,” katanya.
Gubernur bilang para kepala dinas di kabupaten wajib memastikan dana sudah tersalurkan dan digunakan sesuai aturan.
Gubernur Nawipa menyebut sedikitnya 20 program besar yang kini dijalankan pemerintah provinsi. Program-program tersebut mencakup:
* Pendidikan berkualitas & sekolah gratis
* Program sertifikasi dan peningkatan kesejahteraan guru
* Penyediaan smartboard untuk sekolah
* Bantuan biaya pendidikan mahasiswa, termasuk yang berkuliah di luar Papua
* Pembangunan sekolah unggulan Mepamor Expo yang telah menampung 100 siswa
* Dukungan bagi asrama berbasis keagamaan dan wilayah 3T
* Tenaga Pendidik Profesional (PPG)
* Fasilitasi kebutuhan lintas kabupaten
Total anggaran yang telah digelontorkan dari semua program tersebut mencapai lebih dari Rp 90 miliar.
Sebagai upaya memastikan transparansi, Pemprov Papua Tengah meluncurkan Aplikasi Data Siswa OAP yang mencakup database siswa dari SD hingga SMA/SMK. Sistem ini memuat jumlah siswa, biaya per siswa, kebutuhan tiap sekolah dan validitas penerima manfaat.
“Aplikasi ini tidak akan berjalan kalau tidak ada kejujuran. Kita harus jujur untuk memastikan keadilan,” ujar Nawipa.
Gubernur mengatakan, Pemprov juga tengah menjalankan program APG (Aparat Penggerak Gizi/Pendidikan). Sebanyak 276 sarjana Papua direkrut dan ditempatkan di distrik-distrik untuk membantu pelayanan pendidikan, pendataan, serta mendukung program prioritas pemerintah.
Program ini sekaligus mengurangi jumlah pengangguran sarjana di Papua Tengah.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh kebijakan pendidikan Papua Tengah berlandaskan prinsip “No child never die — tidak ada anak yang tertinggal.”
Karena itu, pembangunan sekolah baru akan diprioritaskan di kabupaten-kabupaten seperti Mulia, Ilaga, Sugapa, Enarotali, Waghete, dan Kobakma, agar anak-anak pedalaman tidak perlu lagi jauh ke kota untuk bersekolah.
5.261 Mahasiswa Mendapat Bantuan Pendidikan
Selain mendanai pendidikan dasar dan menengah, pemerintah provinsi saat ini membantu 5.261 mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi, termasuk di luar Papua.
“Kalau saya beri diri saya belajar dengan susah, apalagi anak-anak kita hari ini. Kita harus bantu mereka,” ungkap Nawipa.
Pesan Moral Gubernur: Keamanan dan Pendidikan Tanggung Jawab Bersama
Gubernur mengingatkan bahwa kemajuan Papua Tengah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga dukungan gereja, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, dan keluarga.
“Yang bisa membuat aman adalah kita sendiri. Tidak ada alasan tidak bekerja, tidak ada alasan tidak mengajar. Semua sudah dibantu pemerintah,” katanya.
Gubernur Nawipa menambahkan, seluruh program pendidikan yang dijalankan bukan sekadar proyek, tetapi fondasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Papua Tengah.
“Saya menjamin setiap kebijakan akan dikawal secara transparan dan tidak boleh diselewengkan,” ujarnya. (*)
About the Author
