Nabire — Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH secara resmi membuka Sosialisasi Pemanfaatan Data Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah di aula Guest House Jl Merdeka Nabire, Selasa, (25/11/2025).
Sambutan Gubernur yang disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame, ST.,MT mengatakan, 22 organisasi perangkat daerah (OPD) berkumpul pada kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang berbasis bukti, akuntabel dan berorientasi pada hasil.
“Kehadiran kita di tempat ini menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang berbasis bukti, akuntabel dan berorientasi pada hasil,” katanya.
Menurut dia, perencanaan pembangunan daerah pada era saat ini menuntut adanya data yang lengkap, berkualitas, mutakhir serta mudah diakses. Tanpa data yang valid, perencanaan hanya akan menjadi dokumen normatif yang sulit diimplementasikan dan sulit diukur keberhasilannya.
“Karena itulah, pemerintah pusat dan daerah sedang mendorong secara serius penggunaan data driven planning sebagai standar baru dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra OPD, hingga Renja OPD,” katanya.
Papua Tengah , lanjut dia, sebagai provinsi baru memiliki tantangan sekaligus peluang yang besar. Tantangan kita adalah keterbatasan data dasar pembangunan, perbedaan kapasitas pengelolaan data antar-OPD, serta belum optimalnya integrasi dengan platform nasional seperti Satu Data Indonesia.
Namun, ia meyakini peluang pihaknya jauh lebih besar. Ia mengajak pihaknya dapat membangun sistem data dari awal secara lebih tertata, menyusun standar bersama, serta memastikan bahwa setiap indikator pembangunan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat di wilayah kita.
Melalui sosialisasi ini, kita berharap terjadi penyelarasan pemahaman mengenai lima hal, diantaranya;
1. Pentingnya data sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan program.
2. Mekanisme penyediaan, pengumpulan, verifikasi dan validasi data di masing-masing OPD.
3. Integrasi data sektoral dengan data makro, spasial, maupun statistik untuk kepentingan perencanaan.
4. Pemanfaatan sistem informasi seperti portal Satu Data, aplikasi perencanaan, serta dashboard kinerja untuk mendukung pengambilan keputusan.
5. Penguatan peran Walidata, Produsen Data dan Pembina Data dalam siklus perencanaan pembangunan.
“Saya mengajak seluruh OPD untuk memanfaatkan kegiatan ini sebagai ruang belajar, diskusi dan penyelarasan langkah. Kita perlu memastikan bahwa setiap program prioritas, alokasi anggaran dan target kinerja yang dirumuskan benar- benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan arah pembangunan Papua Tengah yang inklusif, berkelanjutan serta berkeadilan,” katanya.
Menurut dia, kualitas perencanaan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki. Karena itu, ia menekankan pentingnya komitmen OPD untuk memperkuat sistem administrasi dan tata kelola data, meningkatkan koordinasi antara unit pengelolaandata, memperbaharui data secara berkala, memastikan konsistensi antara data perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, serta mendorong pemanfaatan data oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk publik.
“Harapan saya setelah kegiatan ini, setiap OPD mampu mengembangkan data sektoral yang lebih kuat, membangun budaya kerja berbasis bukti, dan menjadikan data sebagai alat strategis untuk mempercepat pembangunan di Papua Tengah,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang penyelenggara. “Semoga kegiatan ini berjalan lancar, dan memberikan manfaat nyata untuk peningkatan kualitas perencanaan di Provinsi Papua Tengah,” ucapnya. (*)
About the Author
