
Nabire – Senin, 21 Juli 2025 Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bidang pendidikan, yang dilaksanakan di kawasan Kali Bobo, Nabire. yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, SE.
Dalam sambutannya, Nurhaidah menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik dari provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk mitra dari berbagai yayasan penyelenggara pendidikan di wilayah Papua Tengah.
“Lewat rakor ini, mari kita satukan hati dan pikiran. Kita datang dari jauh-jauh, bahkan lintas kabupaten, demi satu tujuan: menghadirkan perubahan yang nyata untuk dunia pendidikan di Papua Tengah,” ucap Nurhaidah.
Ia menekankan bahwa pembangunan pendidikan tidak bisa hanya terfokus di kota-kota besar seperti Timika atau Amuma, tetapi harus menyentuh seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah pelosok seperti di Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, dan Nabire.
Menurutnya, peran yayasan sangat penting dalam membuka akses pendidikan. Di banyak daerah, yayasan justru lebih dulu hadir sebelum pemerintah membangun sekolah. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan penyelenggara swasta mesti diperkuat.
“Boleh bicara pembangunan, tapi kalau guru tidak hadir di tempat anak-anak belajar, apa artinya? Itu yang harus kita pikirkan bersama,” tegasnya.
Nurhaidah juga mengajak seluruh peserta untuk tidak hanya hadir sebagai pendengar, tapi benar-benar memanfaatkan forum koordinasi ini sebagai ajang merumuskan strategi konkret untuk menjawab tantangan pendidikan mulai dari kekurangan guru, akses pendidikan di daerah terpencil, hingga mutu pembelajaran.
“Kita tidak mau perubahan hanya jadi angan-angan. Lewat forum ini, mari kita wujudkan perubahan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama anak-anak kita di Papua Tengah,” tutupnya penuh semangat.
Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan dan langkah strategis antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan yayasan dalam mendorong pendidikan yang inklusif dan merata di Papua Tengah.
(DM/detikpapua)