MIMIKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mengikuti rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., pada Selasa, 28 Februari 2023, di Timika.
Rapat tertutup yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Dr. Petrus Yumte, S.H., M.Si., para pimpinan atau perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mimika tersebut, juga diikuti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mimika, diantaranya Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme, S.AB.; Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra; Danlanal Timika, Letkol Laut (P) Apriles Lusien Sukirno, M.Han., M.Tr.Opsla; Danlanud Timika, Letkol Pnb Slamet Suhartono; Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika; Yajid, S.H., M.H., serta perwakilan PT. Freeport Indonesia.
Pj. Gubernur Papua Tengah usai rapat menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang menjadi agenda penting dalam rakor tersebut, yang menjadi tanggungjawab semua pihak.
“Jadi ini rapat koordinasi dengan Forkopimda dan Pemkab Mimika. Tadi sudah kami bahas terkait masalah pemerintahan, mengenai keamanan, persiapan Pemilu 2024, dan juga Inflasi,” jelas Ribka.
Terkait masalah pemerintahan di Kabupaten Mimika, Ribka telah menugaskan Pj. Sekda Mimika untuk melakukan pengawasan pada semua program pemerintahan saat ini.
“Masalah pemerintahan, tadi sudah saya minta kepada Pak Sekda untuk melakukan pengawasan terhadap semua program pemerintahan yang sementara berjalan, baik dari segi akuntabilitas keuangan dan juga pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun anggaran 2023, dengan meningkatkan pengawasan internal di pemerintah,“ ungkap Ribka.
Ia menambahkan, dengan adanya permasalahan yang sedang terjadi di Pemkab Mimika saat ini, diharapkan tidak berpengaruh pada kinerja pemerintahan.
“Dengan kondisi Pak Bupati dan Pak Wakil yang harus berhadapan dengan hukum, tadi sudah disampaikan ke pak Sekda agar tetap kendalikan situasi pemerintahan,” tegasnya.
Ribka melanjutkan, “Terkait dengan beliau berdua ini kan masalah hukum, saya pikir itu ranahnya lain, tapi pemerintahan tetap harus berjalan seperti biasa, dan lebih ditingkatkan serta pengawasannya lebih baik.”
Sementara mengenai inflasi, Ribka menyatakan bahwa hal ini telah menjadi agenda nasional.
“Inflasi ini telah menjadi agenda nasional dari pemerintah pusat ke daerah, dan rapat terkait hal itu dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) setiap minggu,” ujarnya.
Menurut Ribka, khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah dengan delapan kabupaten, akan terus dilakukan pendampingan.
“Saya sudah perintahkan untuk segera dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di semua kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Di Kabupaten Mimika sudah ada TPID, tapi masih perlu ada revisi sedikit, yakni belum ada keterlibatan Forkopimda,” ucapnya.
Ribka memastikan, dalam waktu dekat, SK TPID Mimika direvisi kembali, sehingga mengakomodir semua unsur.
Sedangkan terkait dengan pemilu serentak tahun 2024, Pj. Gubernur Papua Tengah menuturkan bahwa ini menjadi kewajiban pemerintah untuk menyiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu).
“Tadi ibu cek, ternyata teman-teman, pak Bupati dengan jajarannya, sudah melakukan persiapan,” sebutnya.
Ribka berpesan agar masalah anggaran untuk pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah (pilkada) harus dipastikan dan dikoordinasikan baik.
“Pemilihan legislatif serta pemilihan presiden dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi khusus untuk pemilihan Bupati itu anggarannya harus dari kabupaten (APBD), sehingga harus dipastikan betul,” pungkas Ribka.
Berbicara lebih jauh, Ribka mengharuskan ada hibah pemerintah, minimal 40 persen di tahun ini dan 60 persen di tahun depan.
Sumber : Tim Liputan Diskominfo Mimika
